Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki uang untuk membayar hosting fee MotoGP. “Mau gotong royong sama siapa, daerah nggak ada duitnya, nggak ada untuk bayar hosting fee,” ujar Pj Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh Faozal di Mataram, Rabu (20/8).
Kata Faozal, Pemprov hanya mampu membantu untuk promosi dan mempersiapkan kegiatan MotoGP. Sementara, untuk biaya yang harus dibayarkan, kepada pihak pemilik hak komersial acara, yakni Dorna Sport, daerah tidak memiliki anggaran. “Kalau untuk promosi dan persiapan kegiatan, kita usahakan anggarannya,” tegasnya.
Menurut Faozal, pemerintah daerah tidak ada urusan dengan hosting fee, karena semua itu menjadi urusan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). “Itu (MGPA) yang urus, kita nggak ada urus hosting fee. Kita hanya urus promosi dan persiapan kegiatan. Sudah itu saja,” ujar Faozal.
“Jadi kita hanya mendukung saat kegiatan, misalkan hiburan, ada dukungan pada saat pembukaan, transportasi (shuttle bus). Itu yang kita dukung,” sambungnya.
Oleh karena itu, Faozal kembali menegaskan Pemprov NTB tidak memiliki anggaran untuk hosting fee tersebut, sehingga tidak bisa dipaksakan. “Memang daerah kita kaya untuk bayar itu (hosting fee), belum. Nanti kalau sudah kaya baru. Tetapi kita komitmen mendukung, tapi bukan pada komitmen membayar hosting fee,” tandas Faozal.
Lebih lanjut, disinggung dukungan Pemprov NTB untuk masyarakat, pelajar, atau pun ASN memberikan tiket gratis seperti pada pelaksanaan MotoGP sebelumnya. Faozal menyatakan juga tidak ada. Namun, untuk diskon tiket bisa jadi. “Kalau ASN mau beli tiket silahkan, tidak pernah ada yang gratis. Kita bayar semua itu. Tapi kalau korting atau diskon pasti iya,” katanya. (Ant)
